Melalui penjajakan kerja sama dengan Komnas HAM, BRAN berkomitmen menginisiasi mekanisme kolaborasi yang saling menghormati mandat masing-masing lembaga.
Sinergi ini, kata dia, dirancang untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta berfokus pada penyelesaian konflik secara nyata di lapangan.
Dedi menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan program reforma agraria yang dijalankan BRAN tidak sekedar bertumpu pada indikator administratif semata.
"Bagi BRAN, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, tapi juga dari kemajuan penyelesaian konflik, kepastian hukum, pemulihan hak masyarakat yang terdampak, serta terbukanya akses terhadap sumber penghidupan yang layak," ujarnya.
BRAN optimistis melalui kemitraan strategis dengan Komnas HAM, pelaksanaan reforma agraria nasional ke depan mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
