NADIKABAR.COM — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan instrumen deteksi dini risiko ekologi akibat ciguatera fish poisoning dan ledakan alga berbahaya di kawasan destinasi Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara.

Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan instrumen deteksi dini menjadi salah satu agenda tindak lanjut dalam upaya membangun sistem mitigasi bencana ekologi terpadu di wilayah pesisir.

"Kami siap mengambil peran strategis sebagai jembatan yang mentransformasikan hasil riset dan inovasi akademis menjadi regulasi serta kebijakan daerah yang konkret," ujarnya di Mataram, Kamis.

Aryadi menegaskan pengembangan instrumen deteksi dini perlu didukung sistem informasi lingkungan yang terintegrasi agar potensi risiko dapat diketahui lebih cepat dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan.

BRIDA NTB juga mendorong penguatan dashboard sistem informasi lingkungan serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi risiko yang aman dan netral bagi publik terkait fenomena ekologi pesisir.

Pada 23 September 2026, BRIDA NTB bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Universitas Mataram melakukan diskusi kelompok terpumpun mengenai pengembangan model mitigasi bencana ekologi ciguatera fish poisoning dan ledakan alga berbahaya.

Diskusi itu menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun peta jalan mitigasi bencana ekologi terpadu serta pembentukan pusat komando riset dan deteksi dini di kawasan pesisir NTB.

Langkah tersebut dirancang guna melindungi kesehatan masyarakat pesisir, menjaga keselamatan wisatawan, serta menjamin keberlanjutan sektor pariwisata bahari dan perikanan yang bernilai ekonomi lebih dari Rp26,86 triliun per tahun.

Aryadi menekankan pentingnya memastikan status hukum dan tata kelola kawasan Taman Wisata Perairan Gili Matra akronim Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, sebagai fondasi sebelum pelaksanaan langkah teknis mitigasi.

Menurut dia, penetapan batas, kejelasan regulasi, dan kewenangan pengelolaan kawasan sangat krusial agar intervensi mitigasi yang dirancang memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.

"Pengelolaan risiko ekologi di Gili Matra bersifat lintas sektor yang meliputi ekosistem, kesehatan, perikanan, hingga pariwisata," kata Aryadi.