Menurut Pratama, gangguan Microsoft 365 juga sangat mungkin berdampak terhadap situs dan layanan pemerintah di Indonesia.
Pasalnya, banyak instansi pusat maupun daerah menggunakan layanan tersebut untuk kebutuhan surat elektronik resmi, menyampaikan dokumen hingga rapat daring.
Ketika layanan terganggu, kata Pratama, aktivitas yang terhenti bukan hanya komunikasi internal, melainkan juga alur administrasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Ia menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki lembaga dengan mandat menjaga keamanan siber nasional.
Namun, menurutnya, kedisiplinan pelaporan insiden di lingkungan instansi belum setara dengan negara yang telah lama menerapkan kewajiban tersebut seperti Australia.
"Risikonya bukan hanya teknis, tetapi tata kelola. Ketika insiden terjadi, siapa yang memantau, siapa yang mengumumkan, dan siapa yang memutuskan langkah darurat, itu belum sepenuhnya tegas," ungkap Pratama.
Pratama menegaskan gangguan Microsoft ini bukan alasan untuk mundur dari digitalisasi. Sebaliknya, insiden ini dapat menjadi pengingat bahwa digitalisasi tanpa kesiapan menghadapi kegagalan adalah kemewahan yang berisiko.
"Yang perlu kita bangun bukan hanya kemampuan memakai teknologi, tetapi juga kemampuan bertahan ketika teknologi itu berhenti bekerja, termasuk kemampuan tahu seberapa parah dampaknya pada diri kita sendiri," tutup Pratama.
