"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan," tegas Hermawan.
Hermawan menambahkan pemerintah juga telah menugaskan Perum Bulog untuk membeli jagung di tingkat petani sesuai dengan HPP ketika harganya turun. Kewajiban ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan tersebut kemudian disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.
Ia juga menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga dalam program SPHP. Pemerintah menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.
Di mana pelanggar dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, dan bupati/wali kota berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran.
