"Bila gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta, pimpinannya dari KSPI. Maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN, tapi agak panjang PTUN, karena harus bersurat dulu, menunggu jawaban sekian hari, kemudian baru setelah ada jawaban gubernur, serikat pekerja bisa mengajukan PTUN," ujar pria yang juga merupakan petinggi Partai Buruh tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Selain itu, Said Iqbal mengatakan buruh dan Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi secara terus menerus. Dia juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan penetapan UMP tersebut.
"Yang langkah yang keempat, aksi di Balai Kota Kota terus menerus. Saya nggak tahu, ini teman-teman DKI nanti memutuskan. Aksi, tadi kata mereka. Kemudian, kita harapkan yang kelima, DPRD memanggil gubernur. DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur. Kenapa? Pro upah murah," katanya.