NADIKABAR.COM — Kalangan buruh mengancam bakal melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Jakarta hingga menyiapkan langkah hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027.
Adapun pada hari ini, Pramono telah menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Namun buruh menilai angka yang cocok untuk kenaikan UMP adalah mencapai Rp 6.210.000 per bulan, mereka meminta angka UMP direvisi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sebelum melakukan aksi dan gugatan ke PTUN. Buruh akan terlebih dahulu melakukan penyampaian keberatan kepada gubernur terkait penetapan UMP tahun depan.
"Bila gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta, pimpinannya dari KSPI. Maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN, tapi agak panjang PTUN, karena harus bersurat dulu, menunggu jawaban sekian hari, kemudian baru setelah ada jawaban gubernur, serikat pekerja bisa mengajukan PTUN," ujar pria yang juga merupakan petinggi Partai Buruh tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Selain itu, Said Iqbal mengatakan buruh dan Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi secara terus menerus. Dia juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan penetapan UMP tersebut.
"Yang langkah yang keempat, aksi di Balai Kota Kota terus menerus. Saya nggak tahu, ini teman-teman DKI nanti memutuskan. Aksi, tadi kata mereka. Kemudian, kita harapkan yang kelima, DPRD memanggil gubernur. DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur. Kenapa? Pro upah murah," katanya.