"Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," sambungnya.
Alasan kedua, Said mengatakan penetapan UMP DKI tahun depan berpotensi akan lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah Bekasi dan Karawang yang berdasarkan perhitunganya jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut menggunakan persentase 7,1%, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Sementara jika naik 8%, upahnya diperkirakan mencapai Rp 6,35 juta. Dengan kondisi itu, seharusnya Pemprov DKI Jakarta malu jika UMP tahun depan kalah dengan wilayah sekitar penyangga ibukota.
"Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," kata Said Iqbal.
Alasan ketiga, berdasarkan survei BPS, dan data IMF serta Bank dunia, saat ini biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.