"Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1 . Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh," terang Said Iqbal.

Alasan keempat, Said Iqbal menyoroti jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 tidak tepat. Dia mengatakan, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja berpenghasilan sedang. Bukan antara yang penghasilannya tinggi dengan pekerja yang berpenghasilan paling rendah.

Alasan kelima, terkait fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, Iqbal meminta agar manfaatnya bagi pekerja dievaluasi berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh buruh beserta keluarganya telah menerima manfaat. Pemerintah perlu memperhatikan persyaratan penerima, kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan perjalanan kerja buruh.

"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," katanya.