NADIKABAR.COM — Kalangan buruh menolak keras penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka itu membuat UMP DKI Jakarta tahun depan itu naik 7,1% atau Rp 407.065 dibanding tahun ini.

"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ada 5 alasan KSPI dan Partai Buruh menolak tegas UMP yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Alasan pertama, Said Iqbal mengatakan UMP Jakarta belum mampu meningkatkan daya beli buruh. Dalam artian kenaikan UMP dirasa masih terlalu kecil. Menurutnya, UMP tahun depan masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Terlebih saat ini sejumlah kebutuhan harga semakin naik.

"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," kata Said Iqbal.

"Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," sambungnya.

Alasan kedua, Said mengatakan penetapan UMP DKI tahun depan berpotensi akan lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah Bekasi dan Karawang yang berdasarkan perhitunganya jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut menggunakan persentase 7,1%, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Sementara jika naik 8%, upahnya diperkirakan mencapai Rp 6,35 juta. Dengan kondisi itu, seharusnya Pemprov DKI Jakarta malu jika UMP tahun depan kalah dengan wilayah sekitar penyangga ibukota.

"Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," kata Said Iqbal.

Alasan ketiga, berdasarkan survei BPS, dan data IMF serta Bank dunia, saat ini biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.

"Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1 . Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh," terang Said Iqbal.

Alasan keempat, Said Iqbal menyoroti jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 tidak tepat. Dia mengatakan, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja berpenghasilan sedang. Bukan antara yang penghasilannya tinggi dengan pekerja yang berpenghasilan paling rendah.

Alasan kelima, terkait fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, Iqbal meminta agar manfaatnya bagi pekerja dievaluasi berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh buruh beserta keluarganya telah menerima manfaat. Pemerintah perlu memperhatikan persyaratan penerima, kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan perjalanan kerja buruh.

"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," katanya.