Zhai menyebut "Angkatan laut dan udara China melacak dan memantau pesawat Filipina serta mengeluarkan peringatan untuk mengusirnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan Filipina disebut "melanggar kedaulatan China secara serius" dan memperingatkan Manila "untuk segera menghentikan pelanggaran hak dan tindakan provokatif".
Insiden akhir pekan tersebut terjadi sekitar dua minggu setelah sebuah kapal Penjaga Pantai China menabrak kapal milik biro perikanan pemerintah Filipina di wilayah lain di Kepulauan Spratly.
China menyebut Nanhai Zhudao (Kepulauan Laut China Selatan) adalah miliknya dan terdiri atas Dongsha Qundao (Kepulauan Dongsha), Xisha Qundao (Kepulauan Xisha), Zhongsha Qundao (Kepulauan Zhongsha) dan Nansha Qundao (Kepulauan Nansha) atau dikenal juga sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan area Tepi Macclesfield.
Filipina pada 2013 kemudian mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda.
Pada 2016, Mahkamah memutuskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) menjadi hak Filipina untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya, tapi kawasan itu beririsan dengan perairan yang diklaim China sebagai wilayahnya.
Namun, China tidak pernah menerima keputusan Mahkamah Arbitrase tersebut.
Untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan itu, pada 2002, ASEAN dan China sudah menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DoC) yang berisi komitmen untuk "meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi solusi damai dan berkelanjutan atas perbedaan dan perselisihan di antara negara-negara terkait."
Namun belum ditemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka Pedoman Tata Perilaku (CoC) yang mengikat.
