NADIKABAR.COM — Konsumen batu bara China menolak usulan klausul baru dalam kontrak pasokan dari Indonesia untuk 2027.
Mereka keberatan dengan klausul yang bisa membuat perusahaan tambang Indonesia lepas dari tanggung jawab jika pengiriman batu bara terganggu akibat kebijakan pemerintah.
Mengutip Bloomberg, Selasa (9/11), sejumlah perusahaan tambang batu bara Indonesia ingin memasukkan klausul pengecualian dalam kontrak tahun depan.
Klausul ini memungkinkan perusahaan tidak memenuhi jumlah pengiriman yang telah disepakati jika pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda izin ekspor.
Namun, para pembeli dari China tidak mau menyepakati klausul tersebut. Mereka khawatir kebijakan baru dari pemerintah Indonesia dapat mengganggu pasokan batu bara seperti yang terjadi tahun ini.
Indonesia merupakan eksportir batu bara untuk pembangkit listrik terbesar di dunia. Saat ini, pemerintah memperketat aturan terkait produksi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan tambang harus memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebelum bisa menjualnya ke luar negeri.
Pemerintah juga telah mengatur jalur ekspor untuk membuat harga lebih transparan dan mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya.
Kebijakan tersebut berdampak pada pengiriman batu bara ke China. Data Kpler menunjukkan ekspor batu bara Indonesia ke China turun hampir 10 persen dalam 10 bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Padahal, produksi batu bara Indonesia diperkirakan mencapai 720 juta ton sepanjang tahun ini. Angka tersebut lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 600 juta ton.
