"Kalau di Meta itu dia muncul konten ini dibatasi, jadi pasti disebut Komdiginya," jelasnya.
Disampaikan Mediodecci, keberadaan notifikasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk mengetahui apakah pembatasan konten memang dilakukan atas permintaan pemerintah.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan notifikasi yang menyebut Komdigi, masyarakat belum tentu bisa menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut dilakukan atas perintah pemerintah.
"Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi ciri bahwa kalau misalnya tidak ada notifikasi tersebut, itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi, harus diperiksa kembali," katanya.
Mediodecci mempersilakan masyarakat melapor apabila merasa kontennya dibatasi secara keliru atas permintaan Komdigi. Laporan dapat disampaikan melalui kanal Aduan Konten maupun mekanisme pengaduan yang dikelola tim humas Komdigi.
