Ia menegaskan setiap laporan akan diperiksa kembali untuk memastikan penyebab pembatasan sekaligus mengantisipasi kesalahan moderasi.
Komdigi saat ini tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik untuk membuka informasi mengenai konten-konten yang diputus aksesnya. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait transparansi pemutusan akses di ruang digital.
Mediodecci menyebutkan mekanisme tersebut sedang diselesaikan oleh tim Komdigi. Ini juga untuk menanggapi dugaan pembatasan konten kritik di media sosial yang dilaporkan sejumlah lembaga masyarakat sipil.
Disampaikannya, tim Komdigi bahkan sedang merampungkan mekanisme tersebut agar pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan akses konten.
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," kata Mediodecci.
