NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai peningkatan produksi dan cadangan beras menjadi capaian penting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski keterjangkauan harga pangan dan kesejahteraan petani masih perlu diperkuat.

"Positifnya capaian paling nyata adalah produksi beras 2025 yang naik 13,29 persen dan CBP yang naik tajam menjadi 4,5 juta ton," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen evaluasi pemerintah, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Bulog juga mencapai sekitar 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026, melampaui target empat juta ton.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pengadaan sepanjang 2025 sebesar 3,19 juta ton setara beras.

Eliza menilai peningkatan pengadaan tersebut tidak terlepas dari penyerapan aktif Bulog yang dipadukan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Mekanisme ini memberi kepastian pasar bagi petani, menahan harga jatuh saat panen, dan mengisi cadangan dari produksi dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut turut memberi ruang bagi penggilingan kecil untuk kembali beraktivitas sebagai mitra pengolahan gabah bagi Bulog.

Selain itu, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025 dinilai membantu mengurangi beban biaya produksi petani.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa peningkatan produksi juga ditopang kondisi cuaca yang relatif mendukung serta keberlanjutan program pertanian dari pemerintahan sebelumnya.

Manfaat berbagai kebijakan tersebut juga dinilai belum merata karena lebih banyak dirasakan petani di sentra produksi dan mereka yang memiliki akses terhadap pasar formal.

Di sisi konsumen, Eliza menilai peningkatan produksi nasional belum otomatis membuat harga beras lebih terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami defisit pasokan.

Ia mencontohkan harga beras medium nasional yang masih sekitar Rp14.676 per kilogram pada awal Oktober 2026, disertai kenaikan harga beras di 116 kabupaten/kota.

"Kita kan negara kepulauan, meski surplus produksi secara agregat, tapi distribusi antarpulau dan rantai pasok tetap menjadi bottleneck sehingga surplus agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit," katanya.

Selain persoalan distribusi, ia menilai ketimpangan produktivitas, kehilangan hasil pascapanen, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya posisi tawar petani dan peternak kecil masih menjadi tantangan.

Cadangan pangan strategis juga dinilai lebih banyak bertumpu pada beras, sementara komoditas hortikultura dan sumber protein masih rentan terhadap perubahan musim serta gangguan pasokan.

Dari sisi kesejahteraan petani, Eliza melihat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 131,11 pada September 2026 sebagai perkembangan positif dari sisi perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani.

"Itu jadi sinyal positif dari sisi rasio harga," ungkapnya.

Perbaikan tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan harga gabah, sawit, karet, serta ayam ras pedaging.

Namun, kondisi setiap subsektor tidak selalu sama, sebagaimana terlihat dari penurunan NTP hortikultura secara bulanan pada Agustus 2026.

"NTP itu mengukur daya tukar harga, bukan pendapatan, laba usaha petani," ujarnya.

Eliza menjelaskan kenaikan harga komoditas belum tentu meningkatkan keuntungan petani apabila volume panen menurun atau biaya produksi tetap tinggi.

Menurut dia, keterbatasan luas lahan juga menyulitkan petani mencapai skala usaha yang memadai untuk membiayai irigasi, mekanisasi, dan penggunaan teknologi pertanian.

"Kalau ingin NTP naik dan petani betul sejahtera, adalah dengan menurunkan biaya produksi dan produktivitas ditingkatkan," tuturnya.

Karena itu, ia menyarankan perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih tepat waktu, serta pemanfaatan alat mesin pertanian secara bersama agar biaya produksi dapat ditekan.

Eliza juga mengingatkan ancaman El Nino yang berpotensi menggeser musim tanam dan mengurangi hasil panen. Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga pangan dapat meningkatkan NTP, tetapi belum tentu memperbaiki pendapatan petani apabila produksi merosot.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ia menilai prioritas kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, serta pengelolaan cadangan pangan sesuai kebutuhan daerah.

"Saatnya kebijakan pangannya ke arah sustainability, equality dan resiliensi. Prioritas tahun ketiga nanti sebaiknya diarahkan ke program untuk membangun resiliensi," ucap Eliza.