NADIKABAR.COM — Pemerintah akan mewajibkan pengusaha untuk menyetor Dana Cadangan Pesangon pekerja ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Setelah lembaga pengelola ditunjuk, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai menitipkan dana pesangon itu.

Berdasarkan Pasal 253 UU 27/2026, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kewajiban ini dikecualikan bagi pengusaha mikro kecil.

Kemudian, Pasal 254 UU 27/2026 mengatur dana tersebut berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan, dana tersebut kemudian ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja bersangkutan.

Skema penyiapan dana cadangan pesangon ini sebenernya bukan barang baru. Sejumlah negara memiliki skema untuk menyiapkan dana pesangon atau kompensasi akhir masa kerja pekerja sejak hubungan kerja masih berlangsung.

Dilansir dari berbagai sumber, mekanisme yang diterapkan beragam, mulai dari setoran bulanan perusahaan ke dana khusus hingga rekening simpanan atas nama pekerja.

Melalui sistem pesangon baru atau Abfertigung Neu, perusahaan wajib menyetorkan 1,53 persen dari gaji pekerja setiap bulan ke dana pesangon pekerja.

Setoran tersebut juga mencakup pembayaran khusus. Dengan mekanisme ini, perusahaan mengumpulkan dana secara bertahap selama pekerja masih aktif bekerja, sehingga pembayaran pesangon tidak sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan ketika hubungan kerja berakhir.

Brasil juga memiliki skema serupa melalui Fundo de Garantia do Tempo de Servivo (FGTS). Perusahaan wajib menyetorkan 8 persen dari remunerasi pekerja setiap bulan ke rekening FGTS atas nama pekerja

Apabila pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang sah, perusahaan wajib membayar denda sebesar 40 persen dari seluruh setoran FGTS selama masa kerja, yang diperbarui dengan bunga. Dana denda tersebut masuk ke rekening FGTS pekerja.

Di Kolombia, terdapat skema bernama Cesantias, yakni hak pekerja yang dikumpulkan dan disetorkan setiap tahun. Dana tersebut menjadi salah satu manfaat yang diperhitungkan pekerja ketika hubungan kerja berakhir.

Sementara itu, Argentina tengah menyiapkan skema dana untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dan kompensasi terkait hubungan kerja melalui Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Berdasarkan Undang-Undang Modernisasi Ketenagakerjaan Argentina Nomor 27.802, perusahaan besar diwajibkan menyetor iuran bulanan sebesar 1 persen dari dasar upah yang menjadi perhitungan iuran pemberi kerja. Adapun perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenakan iuran sebesar 2,5 persen.

Dana tersebut dikelola melalui rekening khusus milik masing-masing perusahaan pada lembaga pengelola yang mendapat izin dari Komisi Sekuritas Nasional Argentina. Dana itu digunakan untuk membantu pembayaran sejumlah kewajiban ketenagakerjaan, termasuk kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Argentina menetapkan pemberlakuan FAL mulai 1 Desember 2026. Dengan demikian, skema tersebut menjadi salah satu contoh terbaru pembentukan dana yang disiapkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terkait hubungan kerja.

Taiwan menerapkan sistem pensiun pekerja melalui Labor Pension Act. Dalam sistem tersebut, perusahaan wajib menyetorkan iuran minimal sebesar 6 persen dari upah bulanan pekerja ke rekening pensiun pekerja.

Aturan tersebut juga mengatur pembayaran pesangon bagi pekerja yang tercakup dalam sistem pensiun baru. Besarannya setara dengan setengah bulan upah rata-rata untuk setiap tahun masa kerja, dengan batas maksimal enam bulan upah rata-rata.

Uni Emirat Arab (UEA) menyediakan skema tabungan atau Savings Scheme sebagai alternatif pembayaran tunjangan akhir masa kerja (end-of-service benefits).

Melalui skema tersebut, perusahaan menyetorkan iuran bulanan sebesar 5,83 persen dari gaji pokok pekerja untuk masa kerja kurang dari lima tahun. Besaran iuran meningkat menjadi 8,33 persen untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari lima tahun.

Dana yang terkumpul ditempatkan pada instrumen investasi yang disetujui otoritas terkait. Pekerja nantinya dapat menerima dana pokok yang disetorkan perusahaan beserta hasil investasinya sesuai ketentuan skema tersebut.