"Beberapa negara telah mencoba praktik dari mulai menurunkan harga, memberi akses gratis seperti di sekolah atau rumah sakit, juga merancang pembalut yang dapat dipakai ulang. Di Indonesia praktik tercatat dilaksanakan atas inisiatif kolektif dari masyarakat/lembaga/usaha," tulis Komnas Perempuan.
Menurut Komnas Perempuan, kebijakan perpajakan perlu ditinjau kembali agar manfaat perubahan tarif benar-benar dirasakan konsumen perempuan. Inovasi pembalut yang dapat digunakan ulang juga dinilai mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Kebijakan dapat ditinjau kembali, juga perlu dipantau apakah perubahannya akan sampai manfaatnya ke konsumen perempuan.
Sementara itu, inovasi pembalut yang dapat digunakan ulang juga baik untuk keberlanjutan lingkungan," lanjut unggahan tersebut.
Komnas Perempuan menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar perempuan serta aksi kolektif untuk mendorong perubahan.
"Namun dari semua, kita perlu memastikan kebijakan fiskal, serta meneruskan aksi kolektif kita untuk mendorong pemenuhan dasar setiap perempuan," tulis Komnas Perempuan.
