"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga membantah informasi yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).
Putri menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.
