Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.
Lebih lanjut, Kemnaker juga menegaskan informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
