NADIKABAR.COM — Pemerintah mendorong percepatan dan perbaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan efisiensi anggaran. Perbaikan mencakup validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, dan penguatan pengawasan untuk menekan kejadian fatal kepada penerima manfaat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini penting untuk pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, penindakan dan sanksi atas pelanggaran tata kelola.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, hasil dari efisiensi anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Untuk memperkuat transparansi, setiap SPPG juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana operasional harian melalui Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Zulhas mengatakan, SPPG yang tidak menyampaikan laporan tersebut akan dikenai penghentian pencairan dana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana operasional program MBG lebih transparan dan akuntabel.