"SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," tegasnya.

Untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap.

Dari jumlah tersebut, terdapat 31 SPPG yang siap beroperasi, sementara sisanya masih perlu pembenahan sarana dan prasarana. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peresmian bagi SPPG yang siap beroperasi pada minggu kedua Desember.

BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat. Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan MBG diterima tepat sasaran.