NADIKABAR.COM — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah capaian di sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program prioritas tersebut mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan fase awal dari agenda besar Transformasi Bangsa. Agenda tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga perubahan struktur dan kapasitas produktif perekonomian nasional.

"Kami melihat tantangan terbesar adalah bagaimana mengonversi berbagai capaian program prioritas menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan," kata Fithra menjawab pertanyaan ANTARA, pertengahan Oktober.

Menurut dia, pemerintah telah menjalankan berbagai intervensi yang dirancang saling melengkapi, mulai dari swasembada pangan, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik, hilirisasi industri, hingga investasi pada pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur berdasarkan jumlah proyek yang diselesaikan, anggaran yang terserap, atau banyaknya masyarakat yang menerima manfaat. Pemerintah perlu memastikan capaian tersebut menghasilkan peningkatan pendapatan, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan pemerataan kesejahteraan.

Di sektor pangan, pemerintah mengklaim mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Produksi delapan komoditas tersebut pada 2026 diproyeksikan mencapai 72,91 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 4,69 juta ton.

Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Indonesia juga tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025. Sementara itu, produksi beras 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, dengan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton.

Pemerintah turut memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi pupuk bersubsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Di sektor energi, realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), pada 2025, kembali memenuhi target APBN untuk pertama kalinya sejak 2016. Penggunaan biodiesel B40 sepanjang 2025 juga dilaporkan menghasilkan penghematan devisa Rp130,21 triliun.

Pada Juli 2026, pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 dengan perkiraan penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan target menghentikan impor solar.

Selain itu, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) pada Agustus 2026. Program tersebut diawali dengan 14 proyek berkapasitas total sekitar 5,2 GWp, dengan target pembangunan kapasitas nasional 100 GWp dalam tiga tahun.

Menurut Fithra, swasembada pangan harus diikuti stabilitas harga dan peningkatan pendapatan petani. Adapun kemandirian energi perlu diterjemahkan menjadi pengurangan kebergantungan pada impor dan penguatan kapasitas produksi domestik secara berkelanjutan.