"Selama beberapa dekade terakhir, Pakistan memang dikenal mendukung kelompok bersenjata di Afghanistan, mulai dari mujahidin pada masa pendudukan Soviet hingga Taliban setelahnya. Yang baru sekarang adalah indikasi bahwa Pakistan juga mendukung sebagian kelompok oposisi bersenjata anti-Taliban," kata Ruttig.
Dengan demikian, konflik tidak lagi semata soal TTP. Kedua negara kini saling menuduh mendukung kelompok bersenjata yang beroperasi dari wilayah masing-masing. Chatham House menyebut perkembangan ini sebagai "eskalasi yang signifikan" dibanding bentrokan perbatasan dan perang melalui kelompok perantara yang selama ini terjadi. Konflik yang sebelumnya berlangsung melalui aktor nonnegara kini semakin menjurus pada konfrontasi langsung antara dua negara.
Meski situasi memburuk, peluang meredakan konflik tetap terbuka. Menurut Ruttig, kuncinya adalah menghidupkan kembali jalur perundingan.
"Apabila kedua pihak bersedia kembali ke meja perundingan, mungkin juga dengan mediasi internasional, tentu ada cara untuk membatasi konflik dan terutama melindungi warga sipil di kedua sisi perbatasan," ujarnya.
Namun solusi tidak cukup hanya melalui dialog politik. Analis Pakistan Saqib Ali Khan, dalam tulisannya di majalah mingguan The Friday Times, mengusulkan beberapa jalur negosiasi yang berjalan paralel: kanal komunikasi yang andal antara Islamabad dan Kabul, pendekatan khusus terhadap kelompok bersenjata, serta pelibatan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Menurut Khan, konflik ini bukan sekadar sengketa antara dua pemerintah. Di dalamnya bertumpuk persoalan keamanan, perbatasan, ekonomi, hingga dinamika regional.
"Dalam hal ini, dibutuhkan perubahan cara pandang dari kedua pihak," kata Schetter. Dalam jangka panjang, ia menilai kawasan memerlukan integrasi ekonomi yang lebih kuat agar hubungan Pakistan dan Afghanistan tidak terus-menerus ditentukan oleh kalkulasi keamanan dan perebutan pengaruh politik.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
