NADIKABAR.COM — Pada malam 1 Oktober, Pakistan melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Afghanistan. Berapa jumlah korban menjadi perselisihan antara kedua pihak. Taliban Afghanistan menyebut sembilan hingga sepuluh warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Sebaliknya, Pakistan mengklaim telah menewaskan 22 militan serta menghancurkan gudang senjata dan amunisi.
Serangan itu menjadi puncak eskalasi yang kembali memanas sejak pertengahan September, setelah hampir tiga bulan relatif tenang.
Pemicu ketegangan adalah gelombang serangan terhadap aparat keamanan Pakistan. Pada 18 September, serangan terhadap kompleks kepolisian di Kota Kohat, Pakistan barat laut, menewaskan 31 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Sebuah faksi sempalan dari kelompok militan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut.
Islamabad kembali menuduh Afghanistan menyediakan tempat berlindung bagi TTP. Tuduhan itu dibantah Kabul. Tak lama kemudian, Pakistan melancarkan serangan udara dan bentrokan di perbatasan pun terjadi.
TTP tidak berkaitan dengan Taliban Afghanistan. Kelompok ini merupakan organisasi tersendiri yang memerangi negara Pakistan. Namun, TTP memiliki kedekatan ideologis dan hubungan personal yang kuat dengan Taliban Afghanistan. Banyak pejuangnya pernah bertempur bersama Taliban melawan pasukan internasional. Setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021, ruang gerak TTP ikut melebar. Bagi Pakistan, lingkungan yang dulu dianggap sebagai sekutu kini justru berkembang menjadi ancaman keamanan.
Selama bertahun-tahun Pakistan mendesak Taliban untuk menindak TTP. Namun, kedekatan kedua gerakan itu membuat tuntutan tersebut sulit dipenuhi. "Karena adanya hubungan pribadi dan jaringan yang sudah lama terbentuk, sangat sulit bagi Taliban Afghanistan untuk melepaskan diri dari keterkaitan tersebut," kata peneliti perdamaian dan konflik Conrad Schetter dari Bonn International Center for Conflict Studies (BICC).
Meski demikian, menurut Schetter, hubungan itu tidak otomatis berarti Taliban secara sadar mengendalikan TTP. Jaringan yang ada memang nyata dan terbentuk secara historis, tetapi pengaruh langsung yang kuat dinilainya kecil kemungkinan terjadi.
"Taliban sama sekali tidak bersedia menerima perintah dari Islamabad. Mereka tidak akan membiarkan pihak luar menentukan kebijakan mereka," ujar Thomas Ruttig, pendiri Afghanistan Analysts Network. Bagi Pakistan, kondisi ini menunjukkan bahwa perhitungannya untuk mendukung Taliban demi memperoleh pengaruh di Afghanistan tidak berjalan sesuai harapan.
Konflik kedua negara juga berakar pada persoalan yang jauh lebih tua: Garis Durand yang ditetapkan Inggris pada 1893. Perbatasan modern Afghanistan dan Pakistan mengikuti garis tersebut. Bukan hanya memisahkan dua negara, batas itu juga membelah wilayah yang dihuni etnis Pashtun di kedua sisi.
Karena itu, sengketa perbatasan tidak semata berkaitan dengan wilayah, melainkan juga identitas. "Elemen etnis dan nasionalisme memainkan peran besar dalam konflik ini," kata Schetter. Hingga kini, banyak warga Pashtun masih menolak menerima batas yang membelah wilayah tradisional mereka.
Bagi Pakistan, faktor lain yang tak kalah penting adalah rivalitas dengan India. Selama bertahun-tahun Islamabad menginginkan Kabul yang bersahabat sebagai keuntungan strategis dalam persaingan dengan New Delhi. Namun situasi berubah setelah India memperkuat hubungannya dengan Taliban. Dalam analisis lembaga kajian Chatham House disebutkan bahwa Afghanistan, yang dulu dianggap sumber "kedalaman strategis" Pakistan, kini semakin dipandang sebagai beban keamanan.
Pakistan memiliki alat tekan yang efektif, yakni ketergantungan ekonomi Afghanistan. Sebagai negara yang tidak memiliki akses ke laut, Afghanistan sangat bergantung pada jalur perdagangan dan transit melalui negara-negara tetangganya, terutama Pakistan.
Islamabad dapat memanfaatkan penutupan perbatasan atau pembatasan perdagangan untuk menekan Kabul. Di sisi lain, pemerintahan Taliban berupaya mengurangi ketergantungan tersebut dengan mencari mitra ekonomi dan politik baru.
Situasi ini membuat upaya perundingan kerap menemui jalan buntu. Pakistan pernah bernegosiasi dengan TTP melalui mediasi Taliban Afghanistan. Sejumlah gencatan senjata juga sempat disepakati, sementara negara lain ikut berupaya menjadi penengah. Islamabad dan Kabul pun beberapa kali menggelar dialog. Namun, bahkan kesepakatan sementara tidak pernah menjawab pertanyaan utama: bagaimana mencegah serangan dari wilayah Afghanistan secara permanen.
Di saat yang sama, Pakistan terus menggunakan instrumen tekanan ekonomi dan politik, mulai dari penutupan perbatasan, pembatasan perdagangan hingga pemulangan pengungsi Afghanistan. Akibatnya, isu keamanan dan tekanan politik-ekonomi semakin saling terkait.
Analisis Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa Taliban memiliki kekhawatiran tersendiri. Tindakan keras terhadap TTP dikhawatirkan justru mendorong sebagian anggota kelompok itu bergabung dengan ISIS-K. Sementara bagi Pakistan, TTP tetap dipandang sebagai ancaman keamanan yang paling mendesak.
Eskalasi terbaru memperluas dimensi konflik. Pada akhir September, Kabul menyatakan telah menewaskan 28 orang dan menangkap 32 pejuang yang disebut menyusup dari Pakistan ke Provinsi Nuristan. Pemerintah Afghanistan juga menuduh Islamabad mendukung kelompok bersenjata penentang Taliban. Pakistan membantah tuduhan tersebut.
"Selama beberapa dekade terakhir, Pakistan memang dikenal mendukung kelompok bersenjata di Afghanistan, mulai dari mujahidin pada masa pendudukan Soviet hingga Taliban setelahnya. Yang baru sekarang adalah indikasi bahwa Pakistan juga mendukung sebagian kelompok oposisi bersenjata anti-Taliban," kata Ruttig.
Dengan demikian, konflik tidak lagi semata soal TTP. Kedua negara kini saling menuduh mendukung kelompok bersenjata yang beroperasi dari wilayah masing-masing. Chatham House menyebut perkembangan ini sebagai "eskalasi yang signifikan" dibanding bentrokan perbatasan dan perang melalui kelompok perantara yang selama ini terjadi. Konflik yang sebelumnya berlangsung melalui aktor nonnegara kini semakin menjurus pada konfrontasi langsung antara dua negara.
Meski situasi memburuk, peluang meredakan konflik tetap terbuka. Menurut Ruttig, kuncinya adalah menghidupkan kembali jalur perundingan.
"Apabila kedua pihak bersedia kembali ke meja perundingan, mungkin juga dengan mediasi internasional, tentu ada cara untuk membatasi konflik dan terutama melindungi warga sipil di kedua sisi perbatasan," ujarnya.
Namun solusi tidak cukup hanya melalui dialog politik. Analis Pakistan Saqib Ali Khan, dalam tulisannya di majalah mingguan The Friday Times, mengusulkan beberapa jalur negosiasi yang berjalan paralel: kanal komunikasi yang andal antara Islamabad dan Kabul, pendekatan khusus terhadap kelompok bersenjata, serta pelibatan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Menurut Khan, konflik ini bukan sekadar sengketa antara dua pemerintah. Di dalamnya bertumpuk persoalan keamanan, perbatasan, ekonomi, hingga dinamika regional.
"Dalam hal ini, dibutuhkan perubahan cara pandang dari kedua pihak," kata Schetter. Dalam jangka panjang, ia menilai kawasan memerlukan integrasi ekonomi yang lebih kuat agar hubungan Pakistan dan Afghanistan tidak terus-menerus ditentukan oleh kalkulasi keamanan dan perebutan pengaruh politik.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
