NADIKABAR.COM — Ribuan orang ditangkap akibat demo yang berujung ricuh di Paris dan sejumlah kota di Prancis. Sebanyak 150 petugas kepolisian terluka akibat bentrokan antar polisi dan massa hingga berujung penjarahan dan pembakaran.

Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu mengecam 'intensitas ekstrem' kekerasan tersebut. Sebanyak 1.200 orang ditangkap dan 150 petugas kepolisian terluka dalam insiden itu.

"Sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini," ujar Lecornu saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat kota Paris usai bentrokan dan penjarahan, dilansir AFP Minggu, (18/10/2026).

Sementara itu, pagi ini kondisi jalanan porak poranda usai bentrokan yang terjadi antara polisi dan massa, penjarahan massal, dan kebakaran yang terjadi di Prancis. Demo terkait kenaikan biaya hidup itu berujung ricuh menjadi kekerasan yang ekstrem.

Kerusuhan meluas ini terjadi setelah berminggu-minggu aksi protes mahasiswa, dan berlangsung hanya enam bulan menjelang pemilihan umum untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron.

Seluruh ruas jalan di Paris "telah hancur lebur", ujar Wakil Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire.

Kekerasan bermula di sela-sela aksi unjuk rasa terkait biaya hidup di Paris dan kota-kota lain di Prancis, yang menurut Kementerian Dalam Negeri diikuti oleh 550.000 orang. Sementara itu, serikat pekerja CGT, yang turut serta dalam aksi tersebut, menyebut jumlah peserta aksi mencapai 800.000 orang.

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi pengunjuk rasa yang melemparkan berbagai benda serta menembakkan kembang api ke arah petugas.

Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa di kota Saint-Etienne, Prancis bagian selatan.

Selama demonstrasi berlangsung, massa pemuda berkeliaran di jalanan kota, sesekali mereka berhadapan dengan polisi. Massa juga melakukan pembakaran dan menyerang toko-toko yang tutup untuk membobol serta mengosongkan isi di dalamnya.

Puluhan toko mulai dari supermarket, apotek, butik mewah, gerai pakaian, toko kacamata, gerai kosmetik, hingga toko elektronik dijarah di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.

AFP melaporkan, kelompok-kelompok yang terdiri dari sekitar enam pria muda menyerang toko-toko secara terorganisasi di Paris. Mereka mengenakan masker dan sarung tangan, massa terlebih dahulu memutus kamera keamanan sebelum memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam.

Penjarahan ini menambah rangkaian peristiwa perusakan dan vandalisme pada hari tersebut. Kantor-kantor pemerintahan kota di beberapa wilayah Prancis turut menjadi sasaran vandalisme.

Pejabat tinggi setempat menyebut kantor pemerintahan kota di Limoges, rusak akibat kebakaran yang sengaja dilakukan massa bertopeng yang menerobos masuk. Kantor yang telah berdiri lebih dari 140 tahun itu dilaporkan mengalami kerusakan besar.

Di kota lainnya, Marseille dan Lille, kantor pemerintahan kota lainnya juga dibobol dan dirusak massa. Sebuah kompleks kepolisian di Bordeaux turut dirusak, sementara di Lyon, para pengunjuk rasa membakar sebuah kantor layanan pariwisata.

Kekerasan ini menjadi sorotan global, di Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance menyalahkan imigrasi sebagai penyebab kerusuhan tersebut.

"Kaum liberal Barat mendatangkan dunia ketiga ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan," ujarnya melalui platform X.

Sementara itu, Presiden Macron menegaskan "mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun melakukan penjarahan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan kota akan dituntut dan dihukum".

Lebih lanjut, para politisi oposisi yang bersaing untuk menggantikan Macron dalam pemilihan presiden pada bulan April dan Mei memanfaatkan kekacauan ini.

Kandidat dari kelompok sayap kanan, Marine Le Pen, mengecam "para perusuh" dan mengeklaim bahwa partai dari rivalnya di sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, telah "melegitimasi kekerasan tersebut".

Ia berjanji untuk melindungi rakyat Prancis "dari kekerasan kelompok sayap kiri ekstrem".

Melenchon, yang sebelumnya secara vokal mendukung demonstrasi tersebut serta aksi protes mahasiswa yang mendahuluinya, mendesak para pengunjuk rasa untuk menjauhi segala bentuk penjarahan, seraya menyebut tindakan itu "bertentangan dengan metode kami".