Kekerasan ini menjadi sorotan global, di Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance menyalahkan imigrasi sebagai penyebab kerusuhan tersebut.
"Kaum liberal Barat mendatangkan dunia ketiga ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan," ujarnya melalui platform X.
Sementara itu, Presiden Macron menegaskan "mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun melakukan penjarahan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan kota akan dituntut dan dihukum".
Lebih lanjut, para politisi oposisi yang bersaing untuk menggantikan Macron dalam pemilihan presiden pada bulan April dan Mei memanfaatkan kekacauan ini.
Kandidat dari kelompok sayap kanan, Marine Le Pen, mengecam "para perusuh" dan mengeklaim bahwa partai dari rivalnya di sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, telah "melegitimasi kekerasan tersebut".
Ia berjanji untuk melindungi rakyat Prancis "dari kekerasan kelompok sayap kiri ekstrem".
Melenchon, yang sebelumnya secara vokal mendukung demonstrasi tersebut serta aksi protes mahasiswa yang mendahuluinya, mendesak para pengunjuk rasa untuk menjauhi segala bentuk penjarahan, seraya menyebut tindakan itu "bertentangan dengan metode kami".
