NADIKABAR.COM — Kementerian Agama (Kemenag) merekomendasikan pembekuan sementara aktivitas Pondok Pesantren (Ponpes) Dar Et Tauhid. Rekomendasi dikeluarkan buntut guru ponpes, MHH (28), ditetapkan tersangka pencabulan 10 santriwati.

"Kami sudah memberikan rekomendasi agar seluruh aktivitas kepesantrenan dan asrama Pondok Pesantren Dar Et Tauhid dihentikan hingga ditetapkan pengasuh pesantren pengganti yang lebih kapabel dan pesantren memiliki tata kelola perlindungan anak yang memadai," tegas Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, di laman resmi Kemenag, Senin (19/10/2026).

Proses belajar para santri dilakukan melalui skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan skema lainnya yang memungkinkan. Menurut Basnang, saat ini santri Pesantren Dar Et-Tauhid sudah dipulangkan ke rumah masing-masing.

Kemenag juga merekomendasikan Kanwil Kemenag Provinsi Jabar untuk memfasilitasi jika ada santri yang ingin pindah ke ponpes lain.

"Selama masa pembekuan sementara, kami memastikan hak pendidikan seluruh santri tetap terpenuhi, misalnya melalui PJJ. Kami juga minta kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk memfasilitasi perpindahan para santri ke satuan pendidikan lain atas permintaan orang tua/wali masing-masing," tegas Basnang.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Yayasan Perguruan Islam Dar Et Tauhid agar menetapkan pengasuh pesantren pengganti. Pengasuh yang dipilih diminta memiliki kapabilitas pengetahuan keagamaan dan perilaku keagamaan yang baik, serta komitmen atas perlindungan anak.

"Pengasuh pengganti tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Penetapan pengasuh akan dilakukan dengan verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan FKPP dan MUI Kota Bekasi," sebut Yusi.

Kemenag juga meminta pihak ponpes memecat pihak yang terlibat kasus pencabulan. Selain MHH, polisi sempat memeriksa 3 orang berinisial HBH, F, dan S yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual tersebut.

"Kami juga minta agar pengasuh pesantren dan pendidik maupun tenaga kependidikan yang terlibat dalam perbuatan asusila yang mencoreng entitas pesantren sebagai lembaga moral keagamaan diberhentikan dari jabatan dan tugasnya. Pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dinonaktifkan seketika dari seluruh tugas dan tidak diperkenankan berinteraksi dengan santri selama proses hukum berjalan serta tidak diperkenankan tinggal dalam lingkungan pondok pesantren," tegasnya.

Kemenag mendorong ponpes memberi pendampingan terhadap para korban. Kemenag juga meminta ponpes memperbaiki tata kelola perlindungan anak yang disertai dokumen dan komitmen perlindungan anak dari kekerasan fisik maupun seksual sebelum aktivitas pendidikan kembali dibuka.

"Kami juga minta Kemenag Jabar dan Kantor Kemenag Kota Bekasi untuk memberi perhatian pada pemulihan korban, bersinergi dengan DP3A/UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Bekasi," ucap Yusi.

Berikut catatan perbaikan dari Kemenag:

- Kebijakan dan SOP pencegahan serta penanganan kekerasan yang mengacu pada PMA Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024

- Pakta integritas perlindungan anak yang ditandatangani pengasuh, pengurus yayasan, serta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan

- Kode etik interaksi antara pendidik, pengasuh, dan santri

- Tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat pesantren

- Mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan pelapor

- Penataan asrama dan sistem pengawasan yang meniadakan ruang tertutup yang rentan terjadinya kekerasan.

Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan menahan MHH yang diduga mencabuli 10 santriwati di Ponpes Dar Et Tauhid. MHH merupakan guru di ponpes tersebut.

"Satuan Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan menahan seorang pria berinisial MHH," kata Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga mulai mendekati salah satu korban saat masih duduk di kelas VIII pada 2023. Dugaan persetubuhan kemudian terjadi berulang kali sejak 2024 hingga September 2026.

Perbuatan tersebut diduga berlangsung di kamar tersangka yang berada di lingkungan ponpes. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi pada Rabu (7/10).

"MHH telah ditahan untuk kepentingan penyidikan," katanya.