NADIKABAR.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah menyatakan beberapa kali menerima aduan soal pengelompokan data kesejahteraan masyarakat atau desil. Dari hasil asesmen Dinsos, ada beberapa kejadian peringkat desil itu tidak sesuai dengan kondisi nyata.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Jateng, Isriadi Widodo, mengatakan permasalahan angka desil merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Penentuannya berada di tingkat pusat.
"Memang cukup kompleks dan ini memang banyak hal yang membutuhkan proses pengkajian baik dari BPS dengan berbagai kementerian terkait. Jadi ini murni ada di pusat. Kami yang di daerah paling nanti membantu menjembatani, mengkomunikasikan," kata Isriadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (26/8/2026).
Isriadi menyebut angka desil erat kaitannya dengan pemberian bantuan sosial (bansos). Oleh sebab itu, masyarakat diminta terbuka agar bantuan dapat tepat sasaran.
"Yang jelas memang butuh keterbukaan masyarakat untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Karena memang anggaran negara terbatas," ujar Isriadi.
"Kalau pemberian bansos tidak disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di masyarakat memang anggaran pemerintah enggak akan cukup gitu. Sehingga butuh ada prioritas siapa yang berhak untuk diintervensi dan skala prioritas itu diperlukan melalui desil ini," imbuhnya.
Isriadi mengakui masih ada penilaian desil yang kurang tepat di masyarakat. Namun ia menyebut pihaknya tidak bisa langsung untuk mengubah angka desil tersebut.
