"Barangkali masih banyak yang masih penilaiannya belum tepat itu butuh proses dan butuh kajian di tingkat pusat. Kami tidak bisa terlibat langsung di situ," ucap Isriadi.
Saat ditanya mengenai jumlah ketidaksesuaian angka desil di Jateng, Isriadi belum bisa menjawab. Pihaknya belum memiliki data pasti terkait hal tersebut.
"Kami enggak, belum sampai ke sana, saya dan di provinsi ini. (Ada ribuan?) saya belum ada, belum, belum bisa menyimpulkan itu ya ketidaksesuaiannya," kata Isriadi.
Kendati demikian, Dinas Sosial Jateng kerap menerima sejumlah aduan angka desil tidak sesuai dan tetap melakukan pengecekan ke lokasi. Hasilnya memang ditemukan ada ketidaksesuaian di lapangan.
"Memang kita beberapa kali juga menemukan aduan-aduan yang tidak sesuai, terus kita juga melakukan survei di lapangan dengan potensi sumber daya manusia sosial yang ada di desa maupun di kecamatan bahkan panti-panti," ujar Isriadi.
"Kami manakala ada laporan-laporan dari masyarakat pasti kami juga akan mengasesmen datang ke lokasi. Ada beberapa yang memang kejadian tidak sesuai dengan kondisi senyatanya," tambahnya.
Isriadi mencontohkan satu kasus ketidaksesuaian angka desil karena data belum mutakhir yang pernah ditangani oleh pihaknya. Setelah data dimutakhirkan, keluarga tersebut dapat menerima bansos.
