Penegasan kebijakan spam YouTube ini muncul ketika praktik moderasi konten platform digital tengah menjadi perhatian di Indonesia, khususnya penutupan 19 ribu kanal yang diduga pro pemerintah di YouTube.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan mengenai metodologi penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi. Permintaan ini disampaikan setelah pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan Google mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Komdigi meminta Google menjelaskan sejumlah aspek, mulai dari parameter dan metode pendeteksian akun, proses peninjauan, peran sistem otomatis dan peninjau manusia, pengukuran akurasi, hingga tingkat kesalahan deteksi.
Dalam pertemuan tersebut, Google juga menyebut kebijakan spam YouTube sebagai salah satu dasar penindakan terhadap akun-akun yang dikategorikan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Komdigi turut meminta agar kemampuan deteksi yang dimiliki Google dan YouTube diterapkan untuk mengidentifikasi jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.
"Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten," ujar Mediodecci dalam keterangan resmi Komdigi, Jumat (20/11/2026).