NADIKABAR.COM — Kebijakan moderasi konten YouTube tengah menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terutama terkait penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi. Di tengah polemik tersebut, Google Indonesia mengungkap kembali aturan spam YouTube.
Disampaikan raksasa internet global ini yang menjadi salah satu dasar platform dalam menindak konten dan aktivitas yang dianggap memanipulasi ekosistem digital.
Google Indonesia menjelaskan bahwa YouTube melarang konten, metadata, maupun perilaku yang dirancang untuk memanfaatkan komunitas atau memanipulasi platform dengan cara menyesatkan pengguna.
"Google secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform kami, termasuk YouTube. Kami menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan, dan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik kami," ujar Google Indonesia akun X seperti dikutip NadiKabar, Minggu (22/11/2026).
Berdasarkan halaman Google yang dilampirkan dalam cuitan tersebut, salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah produksi konten otomatis atau sintetis dalam jumlah besar dengan sedikit perubahan.
YouTube mencontohkan channel yang menggunakan musik latar dan gambar buatan AI secara berulang, sementara setiap videonya hanya membacakan skrip yang dihasilkan AI.
Artinya, penggunaan AI untuk membuat konten bukan otomatis menjadi pelanggaran. Namun, kreator dilarang memanfaatkan teknologi tersebut untuk membanjiri platform dengan video berulang yang minim variasi dan nilai tambah.
YouTube pun melarang manipulasi interaksi melalui bot, paksaan, maupun pemberian hadiah sebagai imbalan untuk mendapatkan tanda suka, penayangan, atau pelanggan (subscriber).
Praktik sub-for-sub atau saling berlangganan secara terkoordinasi turut masuk dalam kategori manipulasi interaksi. Meski demikian, kreator tetap diperbolehkan mengajak penonton memberikan suka, komentar, maupun berlangganan secara wajar.
Selain itu, kebijakan spam YouTube mencakup komentar berulang, penggunaan fitur komunitas untuk memaksakan interaksi, pengalihan pengguna ke situs eksternal yang berbahaya, hingga pengunggahan ulang konten milik pihak lain tanpa memberikan kontribusi orisinal.
YouTube juga melarang penggunaan teknik manipulasi seperti mempercepat audio, memberikan filter intensif, atau memangkas video dengan tujuan menghindari sistem pendeteksi pelanggaran.
Platform video ini menegaskan pelanggaran kebijakan spam dapat berujung pada sejumlah sanksi. Platform milik Google tersebut dapat menangguhkan monetisasi hingga menghentikan channel atau akun yang terbukti melanggar.
Untuk pelanggaran tertentu, YouTube memungkinkan menghapus konten dan memberikan peringatan maupun teguran kepada pemilik channel. Jika sebuah channel mendapatkan tiga teguran dalam waktu 90 hari, YouTube menyebut channel tersebut berpotensi dihentikan.
Kebijakan ini berlaku terhadap konten yang dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI. Kreator diwajibkan mengungkapkan apabila kontennya dibuat atau mengalami perubahan signifikan menggunakan teknologi tersebut.
Namun, pengungkapan penggunaan AI tidak membuat konten otomatis terbebas dari aturan. YouTube tetap menerapkan Pedoman Komunitas terhadap seluruh konten, termasuk yang dihasilkan atau dimodifikasi dengan AI.
Penegasan kebijakan spam YouTube ini muncul ketika praktik moderasi konten platform digital tengah menjadi perhatian di Indonesia, khususnya penutupan 19 ribu kanal yang diduga pro pemerintah di YouTube.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan mengenai metodologi penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi. Permintaan ini disampaikan setelah pertemuan Komdigi dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan Google mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober belum memberikan penjelasan pendukung yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Komdigi meminta Google menjelaskan sejumlah aspek, mulai dari parameter dan metode pendeteksian akun, proses peninjauan, peran sistem otomatis dan peninjau manusia, pengukuran akurasi, hingga tingkat kesalahan deteksi.
Dalam pertemuan tersebut, Google juga menyebut kebijakan spam YouTube sebagai salah satu dasar penindakan terhadap akun-akun yang dikategorikan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Komdigi turut meminta agar kemampuan deteksi yang dimiliki Google dan YouTube diterapkan untuk mengidentifikasi jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online maupun menyebarkan konten pornografi.
"Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten," ujar Mediodecci dalam keterangan resmi Komdigi, Jumat (20/11/2026).