NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mempererat kerja sama dengan Singapura untuk menangani modus penghindaran pajak seperti transfer pricing hingga manipulasi faktur (misinvoicing) yang bisa merugikan penerimaan negara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kerja sama tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP dan instansi terkait.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara.
"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura. Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).
Selain kerja sama dengan Singapura, DJP juga berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing.
Dalam hal ini, DJP mendukung rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilakukan DSI, bahkan sebelum proses ekspor berlangsung.
