Langkah tersebut bertujuan mendeteksi dan mencegah potensi manipulasi nilai transaksi sejak awal.
"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi-potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya," ujar Bimo.
Bimo sebelumnya mengungkapkan kerja sama Indonesia dan Singapura juga diarahkan untuk menciptakan persaingan pajak yang lebih adil.
"Ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal. Pertama, penyelesaian bersama terkait karhutla. Kedua, transfer pricing. Ketiga, misinvoicing. Ini sudah menjadi isu antarnegara, bahasanya untuk keadilan pemajakan dan persaingan pajak yang adil," ujar Bimo pada pekan lalu.
Menurut Bimo, praktik transfer pricing dan manipulasi pembebanan biaya dapat menggerus laba perusahaan yang dilaporkan di Indonesia.
