Melansir NadiKabar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kebutuhan pembiayaan dalam APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan dipenuhi melalui kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT SMI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut pemerintah pusat tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah karena khawatir skema tersebut menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan diikuti daerah lain yang belum tentu memiliki kemampuan membayar.
"Takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?" ujarnya, Selasa (17/11).
Tito mengatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui perubahan skema pembiayaan tersebut dan akan memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kepada PT SMI.