NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah skema pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk 2027 dari sebelumnya berencana menerbitkan obligasi daerah, kini beralih mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) senilai Rp4,5 triliun.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan perubahan skema tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi pasar obligasi yang sedang tertekan sehingga tingkat suku bunganya relatif tinggi.
"Sesuai hasil pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan pembahasan dengan Pak Mendagri, disepakati skemanya kita akan mengubah dari rencana obligasi ke pinjaman," kata Yustinus saat ditemui usai acara pengukuhan Kepala OJK Jabodebek di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan pinjaman melalui PT SMI diharapkan memiliki tingkat bunga yang lebih kompetitif. Pembiayaan tersebut akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di Jakarta.
"Karena obligasi sekarang juga ada dalam tekanan pasar, suku bunganya cukup tinggi. Maka disarankan kita mengambil skema pinjaman yang lebih kompetitif. Dan fokusnya pada infrastruktur," ujarnya.
Yustinus mengatakan Pemprov DKI saat ini juga tengah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas proyek-proyek yang akan dibiayai melalui skema tersebut.
Selain tingkat bunga, Pemprov DKI mengupayakan tenor pinjaman yang lebih panjang agar beban pembayaran tidak terlalu cepat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan kembali, termasuk kemungkinan kita mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga bebannya di APBD tidak terlalu berat," katanya.
Melansir NadiKabar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan kebutuhan pembiayaan dalam APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan dipenuhi melalui kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT SMI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyebut pemerintah pusat tidak menyetujui rencana penerbitan obligasi daerah karena khawatir skema tersebut menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan diikuti daerah lain yang belum tentu memiliki kemampuan membayar.
"Takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya. Meskipun kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut yang nggak punya kemampuan bayar, bagaimana?" ujarnya, Selasa (17/11).
Tito mengatakan Kemendagri pada prinsipnya menyetujui perubahan skema pembiayaan tersebut dan akan memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kepada PT SMI.