NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Siti Aseanti, yang akrab disapa Bidan Sean mendukung usulan satu desa satu unit pemadam kebakaran (Damkar) sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Tidak sekadar memadamkan api lalu selesai, tetapi perlu adanya penanggulangan jangka pendek, jangka menengah, bahkan kalau perlu permanen. Kita sudah mengetahui siklusnya sama setiap tahun, yakni kemarau panjang, kebakaran hutan, dan krisis air bersih,” kata Bidan Sean dihubungi dari Sampit, Senin.
Ia menilai pola penanganan karhutla harus diubah dengan mengutamakan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketersediaan sarana pemadaman di tingkat desa dinilai penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas dari luar.
Usulan satu desa satu Damkar dinilai perlu menjadi pertimbangan dari pengalaman menghadapi karhutla. Sebab, akses jalan di sejumlah desa belum tentu memungkinkan mobil pemadam kebakaran dari wilayah lain menjangkau lokasi kebakaran dengan cepat.
“Kalau satu ambulans satu desa bisa, maka kita sekarang belajar dari pengalaman tahun ini, perlu adanya satu desa satu Damkar,” ujarnya.
Selain memperkuat sarana pemadaman, Bidan Sean mendesak pemerintah pusat segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Ia menilai kondisi yang berlangsung selama berbulan-bulan, adanya korban jiwa dari kalangan relawan maupun masyarakat terdampak, serta kebakaran yang mengancam kawasan konservasi menunjukkan situasi yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia mencontohkan kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas agar dampak karhutla tidak terus meluas dan membahayakan masyarakat maupun lingkungan.
“Ini sudah lebih dari satu bulan, bahkan berbulan-bulan. Sudah ada korban jiwa, baik relawan maupun masyarakat yang terdampak asap. Bahkan, Taman Nasional Tanjung Puting turut terbakar. Lalu menunggu apalagi kalau tidak segera ditetapkan menjadi bencana nasional?,” ucapnya.
Ia mengungkapkan sejak menerima informasi kebakaran pada Agustus 2026, dirinya terus memantau perkembangan kondisi karhutla di Kalimantan Tengah.
Bersama timnya, ia turut menyalurkan masker, vitamin, dan sembako bagi masyarakat serta relawan pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api.
Para relawan menghadapi beban berat, karena harus bekerja selama 24 jam, sementara titik kebakaran baru terus bermunculan meskipun api di lokasi sebelumnya telah berhasil dipadamkan.
Ia menambahkan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pemerintah perlu menyiapkan cadangan air bersih untuk menghadapi kemarau panjang serta memperkuat ketersediaan peralatan pemadam di daerah rawan kebakaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus disertai kunjungan langsung ke lapangan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara nyata, mulai dari sarana pemadaman hingga pasokan air bersih.
Dalam kondisi saat ini, ia menilai prioritas utama adalah kerja bersama untuk mengurangi dampak karhutla, tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Yang paling penting adalah turun langsung. Kita harus tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Saat ini, mencari siapa yang salah bukan lagi prioritas utama, karena karhutla sudah meluas. Yang perlu dilakukan adalah bahu-membahu meringankan beban masyarakat terdampak,” ujarnya.
