Selain AI dan perubahan iklim, Sultan menyebut kerja sama tersebut juga dapat diarahkan untuk mengkaji persoalan demokrasi dan tingginya biaya politik.
Menurutnya, berbagai persoalan strategis tersebut membutuhkan kajian berbasis data agar langkah kelembagaan yang diambil tidak sekadar merespons persoalan, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Sementara itu, Kepala BRIN sekaligus Ketua Umum ICMI Arif Satria mengatakan sinergi antara lembaga perwakilan, dunia riset, dan kalangan cendekiawan merupakan kunci untuk melahirkan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy).
Kolaborasi tersebut diharapkan mengintegrasikan keahlian dan hasil riset untuk memperkuat pelaksanaan tugas DPD RI serta memastikan produk legislasi dan kebijakan publik berpihak pada kepentingan daerah dan kemajuan masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap produk legislasi dan kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan daerah dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia," ujar Arif.
