Namun pembahasan RUU Statistik masih berada pada tahap awal. Sejumlah materi masih perlu didalami dan disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah, terutama menyangkut kelembagaan serta batas kewenangan penyelenggara statistik.

"RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Statistik yang sudah berlaku hampir 29 tahun. Karena ada perkembangan zaman dan kebutuhan penyesuaian, maka revisi ini menjadi penting untuk dibahas," ujar Anggota Komisi X DPR, Reni Astuti, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Revisi UU ini juga berfokus pada penguatan kelembagaan dan kewenangan BPS dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan tata kelola data nasional. Revisi ini bertujuan mempertegas posisi dan kewenangan BPS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik nasional.