Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan UU Statistik yang baru harus mampu mengakomodasi kebutuhan data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola data tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kemudian salah satu hal yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) adalah batas kewenangan BPS dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data. Ia menegaskan, kewenangan BPS dalam melaksanakan sensus dan berbagai survei nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat.

"Kalau BPS hanya mengurus statistik tanpa data, itu menjadi persoalan. Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, survei kemiskinan hingga survei pertumbuhan ekonomi semuanya menghasilkan data. Pencacahan dilakukan oleh BPS, sehingga kewenangan itu tidak boleh dihilangkan," jelas Lalu Hadrian.