Namun, dia mengatakan pelaksanaan aturan tersebut perlu terus dievaluasi agar berjalan konsisten dan didukung pengawasan yang terukur. Karena dia memandang bahwa persoalannya bukan semata-mata pada substansi regulasi, melainkan juga pada implementasinya di lapangan.
Dalam kebijakan publik, menurut dia, sering kali terjadi dinamika atau bias implementasi. Oleh sebab itu, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga institusi pendidikan, penegak hukum, serta orang tua,
"Pimpinan satuan pendidikan harus memastikan sistem pengawasan, saluran pengaduan, prosedur penanganan, serta evaluasi berkala berjalan efektif," kata ketua komisi yang membidangi urusan pendidikan itu.
