NADIKABAR.COM — DPRD Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menilai program Sekolah Rakyat berpotensi meningkatkan taraf ekonomi keluarga miskin melalui perluasan akses pendidikan bagi anak serta pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki di Bandung, Rabu, mengatakan integrasi pendidikan dan pemberdayaan keluarga menjadi kunci agar Sekolah Rakyat dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan di daerah tersebut.
"Kami berharap, penerima manfaatnya betul-betul keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Para orang tuanya mesti terjangkau program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan agar bisa keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu paling lambat lima tahun ke depan," katanya.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat tidak cukup hanya melalui pendidikan anak, tetapi juga perlu didukung penguatan keterampilan dan akses ekonomi bagi orang tua agar memiliki peluang meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Hailuki mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan sejumlah program yang dapat diselaraskan dengan pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat, termasuk dana bergulir tanpa agunan dan bunga serta perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.
"Pemkab Bandung pun punya program bantuan perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan, orang tua siswa Sekolah Rakyat yang mencari nafkah di sektor informal mesti terakomodasi. Program pemberdayaan maupun peningkatan kesejahteraan dari pemerintah daerah mesti selaras dengan yang (program) dari nasional," ujarnya.
Ia berharap integrasi program pemerintah pusat dan daerah tersebut dapat membuka akses bagi keluarga miskin untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan kerja, dan memperbaiki kondisi ekonomi secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat, DPRD Kabupaten Bandung juga menyetujui penyediaan lahan seluas 7,6 hektare serta anggaran penyiapan lahan, pembangunan akses jalan, dan tembok penahan tanah di Kampung Barusampeu, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey.
Hailuki turut mengingatkan masyarakat untuk menyanggah apabila pengelompokan tingkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk dengan meminta bantuan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan sekitar 7.000 keluarga yang anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi telah memperoleh bantuan perbaikan rumah, sedangkan puluhan ribu orang tua siswa menjadi penerima manfaat program pemberdayaan pemerintah.
