Apabila keduanya terkoneksi dengan baik, Indonesia memiliki instrumen tambahan untuk memperkuat ketahanan eksternal.
Pengawasan yang lebih baik tidak harus berarti seluruh keputusan komersial dipusatkan. Perdagangan komoditas membutuhkan kecepatan. Harga batu bara, minyak sawit, dan mineral dapat berubah cepat. Setiap pembeli juga mempunyai kualitas kredit, persyaratan pengiriman, spesifikasi produk, waktu pembayaran, dan struktur biaya logistik yang berbeda.
Jika transaksi harus melewati tahapan administratif tambahan yang panjang, keuntungan dari transparansi dapat tergerus oleh kenaikan biaya transaksi dan hilangnya momentum pasar.
Maka dari itu, periode transisi menuju implementasi penuh semestinya diperlakukan sebagai laboratorium kebijakan.
Pemerintah perlu menggunakan indikator yang sederhana dan terukur, mencakup apakah waktu penyelesaian ekspor bertambah, apakah biaya transaksi naik atau turun, apakah harga jual yang diterima eksportir membaik, apakah devisa yang masuk ke dalam negeri meningkat, dan apakah akses eksportir terhadap pembeli global tetap terjaga.
Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan hasil positif, peran DSI memperoleh legitimasi ekonomi yang semakin kuat. Hanya saja, jika muncul kemacetan atau distorsi, mekanismenya perlu diperbaiki sebelum diterapkan secara penuh.
