NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia telah menyetop impor beras umum atau beras reguler dalam periode dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu, menjelaskan pemberhentian impor itu karena Indonesia telah mencapai swasembada beras dan memiliki beras yang cukup melimpah.
"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, di atas perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton," kata Kurnia Ramadhana.
Ia melanjutkan capaian pemerintah di bidang pangan itu tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo mulai dari perbaikan tata kelola distribusi pupuk, penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, dan berbagai dukungan lainnya yang langsung diberikan kepada kelompok tani-kelompok tani di seluruh Indonesia.
Tujuannya, Kurnia menyampaikan, pemerintah ingin memperkuat kemandirian melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, perbaikan tata kelola pupuk, dan penguatan cadangan beras.
"Pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi, sekaligus menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani," ujar Deputi Bakom RI itu.
Tidak hanya memelihara tata kelola beras yang mandiri dan berkelanjutan, pemerintah juga membangun ketahanan pangan, khususnya dari sumber-sumber protein boga bahari. Kebijakan yang berkaitan dengan itu, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi (KNMP, red.), dengan 65 lokasi telah memasuki uji coba operasional. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir tahun sebagai upaya memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir," kata Kurnia.
