NADIKABAR.COM — Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, Michael F Umbas, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menunjukkan adanya upaya koreksi dan penataan ulang arah kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, hal itu dimulai dari pola pertumbuhan yang belum sepenuhnya merata menuju ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.
Menurut Umbas, reformasi telah melembagakan demokrasi politik melalui kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, kemerdekaan pers, peradilan yang independen, serta pemilu berkala. Namun, kata dia, demokrasi politik perlu berjalan simultan dengan demokrasi ekonomi agar rakyat juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta kekayaan negara.
"Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu arah koreksi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo," ujar Umbas dalam keterangan, Rabu (21/10/2026).
Umbas mengatakan agenda utama pemerintahan Prabowo adalah melembagakan demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam kebijakan dan program pemerintah.
"Semangatnya jelas, ekonomi nasional harus dibangun sebagai usaha bersama dan manfaat pembangunan harus semakin dirasakan rakyat. Karena itu, kami melihat dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.
Umbas menjelaskan koreksi pemerintah menyasar pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah, konsumsi barang impor, modal asing dan utang luar negeri. Menurutnya, arah baru yang didorong pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berdiri di atas kemandirian ekonomi nasional.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari kenaikan PDB. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan partisipasi rakyat, industrialisasi, produktivitas dan pemerataan. Karena itu, orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting," ujar Umbas.
Dalam kerangka tersebut, sebutnya, koperasi, UMKM, BUMN dan sektor swasta nasional didorong untuk membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi untuk rakyat, hingga swasembada pangan ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat.
