Eddy menegaskan bahwa parlemen memiliki posisi penting dalam membangun kepastian tersebut. MPR bersama DPR dalam fungsi legislasi dan pengawasan, menurutnya, perlu terus membuka ruang dialog dengan pelaku industri dan investor agar kebutuhan dunia usaha dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mendukung percepatan transisi energi.
"Kemitraan menjadi kata kunci karena agenda transisi energi sebesar ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan," tutur Eddy.
Dia menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa cepat Indonesia membangun pembangkit energi terbarukan, tetapi oleh seberapa baik pembangunan tersebut menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, keterjangkauan, kesiapan industri, dan penurunan emisi.
"Solar energy dan transisi energi harus menjadi bagian dari kebijakan industri Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, transisi energi dapat menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam jangka panjang," tutup Eddy.
