NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengatakan transisi energi Indonesia harus dikelola secara terencana dengan menjaga tiga kepentingan utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan penurunan emisi.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Panel High-Level Policy Dialogue bertema 'Coal in the Energy Transition: Balancing Sustainability, Security & Economic Growth' di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.
Diskusi yang diselenggarakan Dewan Energi Nasional (DEN), IndefGTI, dan Bina Astacita (BA) Center tersebut membahas posisi batu bara ke depan dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
Eddy mengatakan pemanfaatan batu bara tidak bisa hanya dilihat dari sisi emisi karbon. Di tengah kondisi geopolitik dan disrupsi rantai pasok energi global, batu bara masih memiliki peran penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional.
"Saya ingin memberikan perspektif dan konteks yang agak sedikit berbeda terkait batu bara. Tetapi tujuannya satu, bagaimana kita bisa menjadikan batu bara sebagai salah satu komoditas andalan kita ke depannya, tidak kita tinggalkan begitu saja," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).
"Batu bara masih menjadi bagian penting dari sistem energi dan perekonomian Indonesia. Karena itu, transisinya harus dikelola dengan memperhitungkan ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan emisi secara bersamaan," ungkapnya.
Dia mengungkapkan kebutuhan terhadap energi yang andal menjadi semakin penting ketika dunia menghadapi berbagai ketidakpastian. Eddy mengatakan Indonesia memiliki keunggulan karena sebagian besar kebutuhan listrik nasional masih ditopang batu bara.
Eddy juga mencontohkan kondisi ketika Selat Hormuz mengalami gangguan. Sejumlah negara langsung menghadapi persoalan pasokan energi, termasuk Singapura yang harus mencari pasokan gas alam cair (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listriknya.
Menurutnya, batu bara masih menopang sekitar 65% listrik nasional pada 2026 dan berkontribusi sekitar 3,6% terhadap PDB. Produksi batu bara nasional pada 2025 mencapai 817,48 juta ton dengan PNBP mineral dan batu bara sebesar Rp130,2 triliun.
Di tengah perubahan pasar global, Eddy mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi sebagai bagian dari strategi menghadapi penurunan permintaan terhadap batu bara Indonesia.
"CCS dapat digunakan untuk menekan emisi dari PLTU yang masih beroperasi, sementara hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah batu bara," ungkapnya.
Eddy menekankan penurunan peran batu bara harus diikuti kesiapan energi pengganti. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan EBT yang andal, transmisi, penyimpanan energi, serta sumber energi transisi sebelum pengurangan batu bara dilakukan secara signifikan.
"Transisi energi harus dipersiapkan dari sekarang. Kita perlu memastikan energi tetap tersedia, investasi tetap berjalan, dan pekerja serta daerah penghasil batu bara memiliki kesiapan dalam transisi energi menuju ekonomi hijau," katanya.
Dia menyebut pemerintah dan DPR telah memiliki sejumlah regulasi terkait nilai ekonomi karbon dan waste to energy. Saat ini, dia mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) juga terus dilakukan.
"Kita saat ini sudah memiliki peraturan terkait nilai ekonomi karbon, Perpres 110 Tahun 2025, termasuk juga ada Perpres 109 Tahun 2025, di mana kita membahas tentang waste to energy," ujar Eddy.
Selain RUU EBET, Eddy menyebut adanya RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan. Menurut dia, regulasi tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum dalam pengurangan emisi karbon, adaptasi, mitigasi, loss and damage, hingga pengaturan nilai ekonomi karbon.
"Mudah-mudahan proses transisi energi kita berjalan dengan lancar, proses hilirisasi batu bara yang kita miliki itu juga bisa berjalan dan bermanfaat untuk kita semua," tutupnya.
