Di tengah optimisme terhadap perekonomian, para ekonom justru memberikan penilaian yang relatif rendah terhadap kepastian hukum.
Indeks persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum tercatat 53,4. Artinya, responden belum yakin pemerintah dapat menjamin kepastian hukum dengan baik. Penilaian tersebut relatif sejalan dengan persepsi masyarakat dalam survei SMRC.
Dalam survei tersebut, hanya 26,4% masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik. Sebanyak 37,6% menilainya buruk atau sangat buruk, sementara 30,2% menilai kondisi penegakan hukum sedang.
Didik mengatakan optimisme anggota ISEI terutama terlihat dari ekspektasi bahwa kondisi perekonomian akan membaik dalam enam bulan ke depan. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diwaspadai, terutama daya beli masyarakat, kenaikan harga pangan dan energi, serta defisit APBN.
"Kesimpulan dari survei ISEI ini adalah optimisme yang cukup menonjol dimana anggota ISEI memiliki ekspektasi kondisi perekonomian akan semakin baik dalam 6 bulan ke depan (semester kedua)," kata Didik.
"Namun tantangan yang menghadang tidak lain adalah daya beli masyarakat, peningkatan harga-harga (pangan dan energi), defisit APBN. Berbeda dengan persepsi umum, anggota ISEI cukup percaya bahwa pemerintah (pusat dan daerah) dinilai memiliki kemampuan dalam peningkatan perekonomian Indonesia," pungkasnya.
