NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau D Muhammad menilai penguatan rantai pasok pangan berbasis komunitas dapat menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan sekaligus memperluas akses pasar bagi petani, peternak dan pelaku usaha lokal.

Ia mengatakan peningkatan permintaan pangan dalam skala besar perlu diimbangi pengembangan jaringan pemasok yang melibatkan produsen setempat agar manfaat ekonomi tersebar lebih luas tanpa mengganggu pasokan bagi rumah tangga.

"Ada banyak pedagang UMKM, peternak yang seharusnya diintegrasikan secara proporsional dalam skala yang mikro," kata Galau saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penguatan rantai pasok dapat dilakukan melalui model pengadaan yang lebih terdesentralisasi, dengan melibatkan komunitas, pedagang, serta petani dan peternak di sekitar wilayah yang membutuhkan pasokan.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat berpartisipasi sesuai kapasitas produksinya, sekaligus memperkuat hubungan antara produsen pangan dan pasar setempat.

Galau mencontohkan kebutuhan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut dia, skala pengadaan menjadi tantangan bagi produsen kecil apabila mereka harus memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar secara mandiri.

"UMKM, peternak kecil mana yang bisa menyuplai untuk 1.000 sampai dengan 1.500 porsi per SPPG?," ujarnya.

Karena itu, ia menilai keterlibatan pelaku usaha lokal perlu dirancang secara proporsional agar peningkatan permintaan pangan dapat membuka peluang ekonomi tanpa membebani kapasitas produksi pelaku usaha.

Di sisi lain, Galau mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengadaan dalam skala besar dan pasokan pangan yang selama ini tersedia di pasar masyarakat.

Ia menyampaikan kajian Celios pada Mei 2026 yang mencatat hubungan statistik antara penambahan 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kenaikan rata-rata harga pangan sekitar 0,08 persen pada tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, lanjut dia, hubungan dengan kenaikan harga komoditas yang umum digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sekitar 0,12 hingga 0,13 persen.

Komoditas yang diteliti antara lain beras, telur, daging ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang dan cabai.

Galau menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dan distribusi agar peningkatan kebutuhan pangan tidak mengurangi ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

"(Salah satu) yang dapat dilakukan, kita (dapat) melibatkan komunitas, komite sekolah. Ada banyak juga pedagang UMKM di sekitar sekolah, gitu ya, peternak di sekitar daerah penerima manfaat," ucap dia.

Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,03 persen secara tahunan pada September 2026, meningkat dari 4,06 persen pada Agustus 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tekanan inflasi kelompok tersebut terutama berasal dari daging ayam ras, cabai rawit, beras dan daging sapi.

Galau menambahkan penguatan rantai pasok juga harus memperhatikan kondisi wilayah dengan kerentanan pangan tinggi, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, pengembangan jaringan pemasok juga perlu mempertimbangkan kemampuan produksi, kondisi infrastruktur, serta kesinambungan permintaan agar petani dan pelaku usaha memperoleh kepastian pasar dalam jangka panjang.

Sejalan dengan penguatan rantai pasok lokal, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 telah mewajibkan SPPG melibatkan pelaku usaha setempat sebagai pemasok bahan pangan, dengan memprioritaskan usaha di kecamatan lokasi dapur.

Pada 14 Oktober 2026, BGN menyampaikan rencana pengembangan sistem pengadaan pangan digital yang menghubungkan SPPG langsung dengan produsen, termasuk koperasi peternak, untuk meningkatkan transparansi harga dan memperluas akses pasar.

Dari sisi distribusi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog juga memperkuat pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat.

Bulog mencatat penyaluran 53,5 ton beras SPHP melalui 107 titik KDKMP di tujuh provinsi pada 15 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.