NADIKABAR.COM — Kalangan pengusaha meminta serikat buruh tidak terus menekan dunia usaha dengan tuntutan kenaikan upah minimum. Seperti diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta senilai Rp 6,1 juta di 2027 dan meminta revisi nilai kenaikan menjadi Rp 6,2 juta.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengingatkan dunia usaha masih menghadapi tekanan ekonomi berlapis. Dia meminta agar buruh ikhlas dan menerima keputusan yang sudah ada daripada terus memprotesnya.
"Tolong serikat pekerja ini mengerti akan posisi itu. Supaya mereka jangan serta-merta meminta kenaikan-kenaikan daripada UMP, di satu sisi mereka tidak melihat bagaimana beban daripada pengusaha saat ini," ujar Sarman saat ditemui di kawasan JICC, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Sarman menegaskan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 6,1 juta saja sebenarnya sudah cukup berat bagi dunia usaha. Oleh karena itu, ia menilai tuntutan buruh agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp 6,2 juta tidak realistis.
"Ya sebenarnya dengan kenaikan sampai Rp 6,1 juta saja sebenarnya sudah cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini kepada pengusaha. Apalagi kalau dibawa ke Rp 6,2 juta, bukan realistis menurut saya," tutup Sarman.
Sarman menjelaskan, tekanan tersebut berasal dari fluktuasi harga pangan, energi, gas, biaya logistik, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang belum selesai. Selain itu tingginya suku bunga juga dinilai semakin memberatkan biaya usaha.
"Mulai dari fluktuasi harga-harga pokok pangan, energi, gas, kemudian juga logistik, kemudian juga nilai tukar rupiah kita, apalagi saat ini kita tahu bunga kita naik lagi, sekarang sudah 6%. Itu tekanan yang luar biasa. Rupiah kita sudah mencapai Rp 18.000 lebih. Ini sangat memberikan gangguan psikologi kepada pengusaha," bebernya.
Menurut Sarman, kemampuan dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi saat ini sudah menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ia mengingatkan serikat buruh mempertimbangkan kondisi pengusaha sebelum mengajukan tuntutan kenaikan upah.