Upaya menjaga tekanan harga tidak berhenti pada produksi. BI Sulsel bersama pemerintah mendorong penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari penyerapan dan penyimpanan hasil produksi hingga distribusi antardaerah.
Di hulu, penguatan dilakukan melalui perluasan areal tanam, gerakan menanam pangan strategis, termasuk mitigasi El Nino. Sementara di hilir, BI mendorong program pasar murah, Gerakan Pangan Murah, serta penguatan peran BUMD sebagai offtaker dan penyedia cold storage.
Untuk distribusi, BI mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), subsidi ongkos angkut, serta Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk mengurangi kesenjangan harga dan menjaga kelancaran pasokan.
BI Sulsel juga memperkuat pemantauan stok dan harga pangan di 24 kabupaten/kota melalui neraca pangan. Sistem tersebut dilengkapi early warning system (EWS) untuk mendeteksi potensi kenaikan harga lebih cepat sehingga pasokan dapat segera diarahkan ke daerah yang membutuhkan.
Berbagai langkah tersebut dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Koordinasi TPID didukung peta jalan pengendalian inflasi, pemantauan harga dan stok komoditas strategis, serta penguatan Satgas Saber Pangan.
Rizki menegaskan pengendalian inflasi tidak sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral sehingga membutuhkan peran berbagai pihak.
"Ini tidak hanya semata-mata karena kesuksesan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, banyak sekali faktor-faktor di luar kendali kita. Ada pemerintah di sana, ada swasta juga berperan," ujar Rizki.
Dengan proyeksi pertumbuhan hingga 6,2% pada 2026, kemampuan menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting bagi Sulsel. Inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi ruang bagi konsumsi untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
