NADIKABAR.COM — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) memproyeksikan ekonomi Sulsel tumbuh 5,4% hingga 6,2% pada 2026. Proyeksi tersebut tetap dipertahankan meski pertumbuhan ekonomi Sulsel mengalami perlambatan pada kuartal II 2026.

Berdasarkan data BI Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada kuartal II 2026 tercatat 5,59% secara year-on-year (yoy). Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,88%.

"Ekonomi Sulawesi Selatan melambat dari 6,88% menjadi 5,6%. Tapi perlambatan ini masih menempatkan Sulawesi Selatan di ranking 12 secara nasional," ujar Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda dalam agenda Pelatihan Wartawan Sulsel di Hotel Pullman Bali Legian Nirwana, Kamis (27/8/2026).

Di tengah perlambatan pertumbuhan, kondisi inflasi Sulsel pada Juli 2026 justru relatif terkendali. Sulsel mencatat deflasi 0,18% secara month-to-month (mtm), sementara inflasi tahunan berada di angka 2,75%.

Tekanan harga pangan juga mereda, tercermin dari kelompok volatile food (VF) mengalami deflasi 1,15% secara mtm pada Juli 2026. Meski begitu, BI Sulsel tetap mewaspadai risiko inflasi, khususnya dari komoditas pangan bergejolak (VF).

BI Sulsel memprediksi inflasi Sulsel pada 2026-2027 masih akan tetap terjaga dalam rentang 2,5% dengan batas toleransi naik atau turun 1%. Namun, risiko tekanan harga dari kelompok volatile food (VF) masih perlu diwaspadai.

Salah satu yang menjadi perhatian BI adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan. Pasalnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi 23,01% terhadap PDRB Sulsel pada tahun 2025.

Pada kuartal II 2026 sektor tersebut justru mengalami kontraksi, di mana salah satunya disebabkan penurunan produksi padi. Kondisi ini menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang tetap harus dipenuhi masyarakat.

Ketika pasokan terganggu, kenaikan harga pangan dapat menambah tekanan inflasi dan mengurangi ruang belanja masyarakat. Rizki mengatakan volatilitas harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah bersama BI.

"Yang menjadi PR kita adalah volatile food. Jadi tugas kita, terutama daerah, itu adalah, bagaimana mengendalikan harga pangan," ujar Rizki.

Harga pangan yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat. Ketika harga cenderung stabil, daya beli lebih terjaga sehingga konsumsi masyarakat tetap dapat bergerak.

Di sinilah inflasi mengambil posisi penting dalam perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli, sementara inflasi yang terkendali memberi ruang bagi masyarakat untuk berbelanja sehingga ekonomi tetap bergerak.

"Inflasi itu sebagai pelicin, kayak oli. Kalau kebanyakan oli juga nggak bagus, kekurangan oli juga nggak bagus," kata Rizki.

Senada dengan Rizki, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan inflasi merupakan bagian dari dinamika ekonomi dan mencerminkan peningkatan permintaan.

"Yang paling penting adalah inflasi itu harus ada karena itu refleksi ada kenaikan demand. Cuman inflasinya jangan tinggi-tinggi. Supaya apa? Dampaknya tidak terlalu masif ke masyarakat," ujar Sunarsip dalam kesempatan yang sama.

BI Sulsel mencatat El Nino dan produktivitas pertanian yang belum optimal sebagai risiko yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi pada 2026. Ancaman El Nino perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi ketersediaan pasokan yang berakibat pada tekanan harga pangan.

"El Nino ini membahayakan di pertanian, harga beras kemungkinan akan naik kalau tidak ada intervensi pemerintah melalui Bulog," kata Rizki.

Untuk mengurangi dampaknya, BI Sulsel mendorong mitigasi sejak proses produksi agar pasokan tetap terkendali. Upaya mitigasi dilakukan melalui penyediaan sarana pendukung pertanian, seperti embung, pompa air, sumur bor, dan perbaikan irigasi.

Upaya menjaga tekanan harga tidak berhenti pada produksi. BI Sulsel bersama pemerintah mendorong penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari penyerapan dan penyimpanan hasil produksi hingga distribusi antardaerah.

Di hulu, penguatan dilakukan melalui perluasan areal tanam, gerakan menanam pangan strategis, termasuk mitigasi El Nino. Sementara di hilir, BI mendorong program pasar murah, Gerakan Pangan Murah, serta penguatan peran BUMD sebagai offtaker dan penyedia cold storage.

Untuk distribusi, BI mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), subsidi ongkos angkut, serta Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk mengurangi kesenjangan harga dan menjaga kelancaran pasokan.

BI Sulsel juga memperkuat pemantauan stok dan harga pangan di 24 kabupaten/kota melalui neraca pangan. Sistem tersebut dilengkapi early warning system (EWS) untuk mendeteksi potensi kenaikan harga lebih cepat sehingga pasokan dapat segera diarahkan ke daerah yang membutuhkan.

Berbagai langkah tersebut dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Koordinasi TPID didukung peta jalan pengendalian inflasi, pemantauan harga dan stok komoditas strategis, serta penguatan Satgas Saber Pangan.

Rizki menegaskan pengendalian inflasi tidak sepenuhnya berada dalam kendali bank sentral sehingga membutuhkan peran berbagai pihak.

"Ini tidak hanya semata-mata karena kesuksesan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, banyak sekali faktor-faktor di luar kendali kita. Ada pemerintah di sana, ada swasta juga berperan," ujar Rizki.

Dengan proyeksi pertumbuhan hingga 6,2% pada 2026, kemampuan menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting bagi Sulsel. Inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi ruang bagi konsumsi untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.